Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Slamet Hariyadi, S.I.K., M.H., M.M., membuka Taklimat Awal Audit Kinerja Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Maluku Utara Tahap II aspek pelaksanaan dan pengendalian di seluruh satuan kerja (satker) dan satuan wilayah (satwil) jajaran Polda Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gamalama Lantai 3, Gedung Moehammad Jasin, Polda Maluku Utara, Kamis (15/10), dan dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Maluku Utara serta para Kapolres jajaran.
Dalam sambutannya, Wakapolda Malut Brigjen Pol. Slamet Hariyadi, S.I.K., M.H., M.M., menegaskan bahwa audit kinerja merupakan instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai ketentuan, program kerja terlaksana secara efektif, serta penggunaan anggaran dan sumber daya dilakukan secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, audit tidak hanya bertujuan mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk mendorong perbaikan tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wakapolda juga menekankan lima hal yang harus menjadi perhatian seluruh satker dan satwil dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan organisasi.
Pertama, memperkuat pengawasan berbasis risiko dan pengawasan melekat guna mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini. Kedua, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta barang milik negara (BMN) agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat. Keempat, memastikan penegakan hukum serta pelaksanaan tugas operasional berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Kelima, menindaklanjuti seluruh temuan hasil audit secara optimal agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi pada pemeriksaan berikutnya.
Ia menegaskan, tindak lanjut atas temuan audit harus menjadi perhatian serius setiap pimpinan satker dan satwil. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses evaluasi menghasilkan perbaikan nyata, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Wakapolda berharap hasil audit kinerja dapat dijadikan dasar bagi seluruh satuan untuk melakukan pembenahan secara terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap kekurangan yang ditemukan dapat segera diperbaiki sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas ke depan.
Selain itu, seluruh kepala satker dan satwil diminta mendukung kelancaran proses audit dengan menyiapkan data serta dokumen yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dukungan tersebut diperlukan agar pemeriksaan berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran.
Melalui Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026, Polda Maluku Utara berupaya memperkuat pengawasan internal, meningkatkan integritas dan akuntabilitas organisasi, serta memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola organisasi Polri yang semakin profesional dan transparan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.
_Subbid Penmas Bidhumas Polda Maluku Utara 15 Oktober 2026_