Sanana, 28 Agustus 2025 — Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Sula melaksanakan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat di Kota Sanana pada Kamis (28/8/2025). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana masuknya perusahaan tambang ke wilayah Pulau Mangoli.
Pengamanan dimulai sejak pukul 08.00 WIT dengan apel kesiapan personel yang dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Kepulauan Sula, IPTU Jarwadi Rumakuwaur, S.H., bertempat di halaman Mapolres. Apel tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan jalannya aksi.
Setelah apel, personel dikerahkan menuju titik kumpul massa di Pasar Basanohi, Sanana. Sekitar pukul 09.00 WIT, massa memulai aksi dengan long march dari Pasar Basanohi menuju kawasan pertokoan. Sepanjang rute aksi, massa dikawal ketat oleh personel Turjawali Sat Samapta dan Sat Lantas Polres Kepulauan Sula.
Para pengunjuk rasa menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Pulau Mangoli karena dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Dalam arahannya kepada personel, IPTU Jarwadi menekankan pentingnya pengamanan yang humanis serta menghindari tindakan represif.
“Saya tegaskan kepada seluruh personel, tidak ada yang melakukan tindakan represif. Tetap tenang dan kendalikan diri, meskipun ada provokasi. Tugas kita adalah menjaga agar aksi ini berjalan aman dan tertib,” tegas IPTU Jarwadi.
Aksi berjalan dalam suasana damai dan kondusif hingga selesai Massa membubarkan diri secara tertib dan kembali ke rumah masing-masing.
Usai kegiatan, sekitar pukul 11.30 WIT, personel kembali melaksanakan apel evaluasi yang dipimpin IPTU Jarwadi di Mapolres. Evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan pengamanan serta mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas ke depan. Seluruh personel kembali ke satuan masing masing dalam keadaan aman dan tertib.
Polres Kepulauan Sula menyatakan komitmennya untuk terus menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, serta mendorong ruang dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait dalam menyikapi isu-isu strategis di wilayah hukum Kepulauan Sula.
