Upaya mediasi yang difasilitasi Polsek Bacan Barat bersama unsur pemerintah daerah berhasil menyelesaikan persoalan pemalangan di SD Negeri 86 Desa Martuso, Kecamatan Kasiruta Timur, pada Senin (30/03).
Proses mediasi yang berlangsung di Kantor Desa Martuso tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Camat Kasiruta Timur, Kapolsek Bacan Barat, Kepala Desa Martuso, Kepala Sekolah SDN 86, serta perwakilan orang tua/wali murid.
Kapolsek Bacan Barat, IPTU Fahrul, S.H., menyampaikan bahwa aksi pemalangan sebelumnya dilakukan oleh orang tua murid sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait kondisi tenaga pendidik di sekolah tersebut.
Menurutnya, kehadiran Polri dalam kegiatan ini berperan sebagai mediator guna mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan agar permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah secara damai dan kondusif.
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya pergantian kepala sekolah serta penambahan tenaga pengajar.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Agus Umar, M.Sc., menyatakan pihaknya akan segera mengambil langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk rencana pergantian kepala sekolah dan penambahan guru, mengingat pelaksanaan ujian bagi siswa yang semakin dekat.
Adapun hasil dari mediasi yang dicapai yakni Kepala SDN 86 Desa Martuso menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri dari jabatan, sementara masyarakat bersama orang tua murid sepakat untuk membuka kembali akses sekolah.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, kegiatan belajar mengajar di SDN 86 Desa Martuso diharapkan dapat kembali berjalan normal.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam situasi aman dan kondusif. Polres Halmahera Selatan juga mengimbau masyarakat agar senantiasa mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan, serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
_Subbid Penmas Bidhumas Polda Maluku Utara, 30 Maret 2026_
